Dalam konteks tata kelola pemerintahan, negara seharusnya memiliki kapasitas untuk mengkomunikasikan kebijakan dengan baik. Namun realitas ini berbanding terbalik dengan praktik-praktik kebijakan di lapangan yang kerap mengesampingkan aspek komunikasi kebijakan publik. Ketidakmampuan mengkomunikasikan kebijakan menandakan minimnya pemahaman pemerintah dan pembuat kebijakan tentang substansi persoalan. Fenomena ini juga menandai tidak adanya strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Komunikasi kebijakan terkait erat dengan relasi warga dengan pemerintah dan juga stakeholder pengambil kebijakan. Ada dua hal fundamental mengenai pentingnya kapasitas komunikasi kebijakan publik; yakni (1) relasi pemerintah dengan publik, dan (2) relasi teknokrat (birokrasi) dengan politisi pemerintahan. Urgensi komunikasi kebijakan antara pemerintah dengan publik, meliputi upaya membangun pemahaman publik/warga negara mengenai kebijakan yang direncanakan atau diputuskan oleh pemerintah, melibatkan publik dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, mengidentifikasi kekhawatiran publik atas kebijakan yang akan diambil, dan membangun kepercayaan publik/warga negara pada pemerintah. Dalam relasi teknokrat (birokrasi) dengan politisi pemerintahan, urgensi komunikasi kebijakan, meliputi agenda membangun pemahaman birokrasi mengenai visi politik kebijakan, membangun pemahaman birokrasi tentang substansi kebijakan, memastikan birokrasi mengambil/merumuskan langkah-langkah teknis pelaksanaan/implementasi kebijakan tersebut, memastikan birokrasi mengidentifikasi dan mengantisipasi unintended consequences dari kebijakan tersebut, dan memastikan birokrasi membangun strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Secara perkembangan keilmuan, komunikasi kebijakan publik belum banyak menjadi fokus kajian di Indonesia, sedangkan secara praktik, berbagai masalah dan tantangan menyertai penerapannya. Atas kondisi ini, komunikasi kebijakan menjadi salah satu fokus topik dan keterampilan yang dikembangkan Nalar Institute untuk mewujudkan sektor publik yang lebih baik.

Modul dan materi pelatihan komunikasi kebijakan terdiri dari:

• Esensi kebijakan dan komunikasi kebijakan;
• Strategi komunikasi kebijakan untuk birokrasi;
• Aspek fundamental lobi, mediasi, dan negosiasi;
• Mekanisme exit dan voice pelayanan publik;
• Studi kasus berbasis pengalaman empiris.

Pelatihan komunikasi kebijakan Nalar Institute digagas oleh Yanuar Nugroho, seorang akademisi-praktisi kebijakan publik. Pelatihan dilaksanakan secara daring melalui plafform Zoom meeting dengan durasi dua jam. Sesi pelatihan terbagi ke dalam sesi pre-post test, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Pendaftaran peserta pelatihan dilakukan melalui pengisian formulir online yang selanjutnya akan diarahkan pada instruksi pembayaran biaya pelatihan. Peserta selanjutnya akan diberikan undangan kehadiran pelatihan oleh admin Nalar Institute. Fasilitas pelatihan meliputi modul pembelajaran, sertifikat, dan merchandise.

Melalui pelatihan komunikasi kebijakan Nalar Institute, para pemangku kebijakan khususnya di sektor publik diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.