Nalar Institute telah menyelenggarakan program kolaborasi bersama Pemimpin.id dengan tajuk “Pojok Kebijakan: Penguatan dan Keterlibatan Anak Muda dalam Kebijakan Publik” yang dilaksanakan pada 25 Juni 2022 di Yogyakarta. Program ini diikuti oleh 25 peserta terpilih dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pimpinan organisasi, hingga ASN Muda.
Kaum muda hari ini telah mencapai angka 68,82 juta jiwa atau sebesar 24 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 2022). Jumlah kaum muda yang tergolong besar ini berada pada titik ambiguitas, antara terlibat dalam perumusan perubahan di masa depan atau hanya sebatas menjadi penikmat perubahan. Berangkat dari fenomena tersebut, kaum muda perlu didorong untuk terlibat secara berarti (meaningful participation) dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, Pojok Kebijakan juga memiliki tujuan untuk membangun pemahaman kaum muda terkait topik kebijakan publik.
Mengapa Pojok Kebijakan?
Agenda Pojok Kebijakan dibersamai langsung oleh praktisi kebijakan publik, peneliti, akademisi sekaligus pendiri Nalar Institute, yakni Yanuar Nugroho. Yanuar memiliki segudang pengalaman yang didapatkan dari keterlibatan di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, khususnya dalam bidang kebijakan publik. Peserta dapat belajar bersama dan menggali langsung seputar topik kebijakan publik dari sumber yang tepat lewat Pojok Kebijakan.
Keberlangsungan Forum
Forum pojok kebijakan berlangsung secara partisipatoris, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan pernyataan. Dalam seri Pojok Kebijakan #1 ada tiga topik besar yang menjadi pembahasan: pertama, relasi daerah dengan negara; kedua, delivery unit; dan ketiga, keterlibatan kaum muda.
Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah maupun apa yang tidak dilakukan pemerintah. Pembuat kebijakan juga harus menghidupi tiga tegangan, yakni substansi artikulasi, politik teknokratik, dan elitis populis.
Tegangan yang pertama adalah relasi daerah dengan pusat. Isu ini selalu menjadi topik pembahasan dalam diskusi kebijakan publik karena kerap kali menghambat agenda pembangunan. Berangkat dari evaluasi tentang desentralisasi, salah satu tantangan yang sering dihadapi terkait relasi daerah dengan pusat terletak pada kontrol penggunaan sumber daya daerah.
Tegangan kedua adalah delivery unit. Kehadiran delivery unit, sekelompok ahli atau profesional yang membantu pemerintah mencapai target prioritas, cukup mendesak bagi birokrasi. Delivery unit mendorong agar program pemerintah dapat berjalan sesuai target apabila birokrasi tidak dapat berjalan efektif.
Ketiga adalah keterlibatan kaum muda dalam pemerintahan. Peran kaum muda sebagai kontrol terhadap kekuasaan tetap harus dijalankan. Kendati peran ini sangat krusial, kaum muda tetap harus memiliki strategi dalam mengawasi berlangsungnya pemerintahan. Selain itu, keterlibatan kaum muda dapat dilakukan dengan membangun platform kaum muda yang inklusif sesuai dengan bidang konsentrasi masing-masing sehingga meningkatkan daya tawar.
