Relasi negara dan warga negara di Indonesia selalu diwarnai tarik-ulur negosiasi kontrak sosial. Reformasi 1998 membuka gerbang renegosiasi tersebut, tetapi arahnya berubah sejak 2019. Aksi #ReformasiDikorupsi yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP menandai titik balik relasi warga dan negara. Jalanan kembali menjadi arena warga menegosiasikan ulang hubungannya dengan negara di tengah kemunduran demokrasi.
Riset ini menelaah relasi tersebut melalui kerangka Exit, Voice, and Loyalty (EVL) milik Albert O. Hirschman yang dikembangkan oleh Clark et al. (2012) dan Ireland (2021). Dengan pendekatan kualitatif komparatif, riset ini menganalisis 13 aksi protes nasional pasca-2019, mulai dari Aksi Kamisan, demonstrasi pengemudi ojol, May Day, #ReformasiDikorupsi, penolakan UU Cipta Kerja, hingga demonstrasi Agustus-September 2025 (17+8) dan Menuju Indonesia Bangkrut 2026.
Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan:
1. Bagaimana voice disuarakan dalam aksi-aksi protes tersebut?
2. Bagaimana pemerintah meresponsnya.
Temuan utama riset ini antara lain:
1. Dari 13 aksi, sembilan disertai ancaman exit yang kredibel (mogok kerja, perusakan simbol negara, dan wacana migrasi seperti #KaburAjaDulu), sedangkan empat lainnya tidak;
2. Respons pemerintah tidak seragam: tiga aksi dijawab penuh, empat dijawab sebagian, dan enam tidak dijawab. Tidak ada aksi tanpa ancaman exit yang kredibel yang dijawab penuh.;
3. Ancaman exit yang kredibel belum cukup. Respons bergantung pada seberapa besar negara bergantung pada kelompok yang bersuara, pada retaknya konsolidasi elite dan beririsannya kepentingan elite dengan massa, serta pada ketepatan momentum dan rendahnya biaya politik tuntutan; dan
4. Relasi negara dan warga bersifat timpang. Negara cenderung dependent terhadap kelompok di sektor strategis seperti tenaga kesehatan dan dosen ASN, tetapi autonomous terhadap publik luas yang menyuarakan tuntutan demokratis.
Baca selengkapnya dengan mengunduh laporan riset ini.