Mengesahkan perundang-undangan, menaikkan tarif, atau mengeluarkan larangan adalah keputusan pemerintah yang kita kenal sebagai kebijakan publik. Umumnya, kita mengetahui bahwa kebijakan publik terkait dengan segala tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana ketika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu?
Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selama ini, kebijakan publik kerap dipahami sebagai pilihan aktif pemerintah dalam melakukan sesuatu. Namun, pilihan aktif pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan bagian dari kebijakan publik.
Tujuan dirumuskannya kebijakan publik ialah untuk menanggapi suatu permasalahan yang ada di publik. Dengan demikian, kebijakan publik selalu berkaitan dengan topik atau isu tertentu. Kebijakan publik diharapkan dapat menjadi solusi atas suatu persoalan, walaupun tidak semua hal dapat diselesaikan melalui kebijakan publik.
Karena dibuat untuk publik, maka kebijakan publik selalu berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, kebijakan publik juga tentu akan berdampak pada publik dan membutuhkan keterlibatan publik dalam setiap prosesnya.
Kebijakan publik adalah urusan paling mendasar pemerintah. Penyebabnya bukan hanya karena menyangkut kepentingan banyak orang, tetapi kebijakan publik juga akan mempengaruhi relasi antara warga negara dengan pemerintah. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, maka tentu publik akan merespons. Respons tersebut bisa beragam, tapi yang mendasar publik akan mempertanyakan kapabilitas, kredibilitas, dan motivasi pemerintah terkait kebijakan tersebut. Melihat betapa krusialnya peran sebuah kebijakan dalam membangun kepercayaan warga, pemerintah perlu merumuskan kebijakan publik yang baik.
Kebijakan publik yang baik didasarkan pada bukti, data, dan riset. Untuk itu, penting bagi pihak yang berwenang menetapkan kebijakan publik memiliki landasan berpikir ilmiah dan akademis. Meskipun kebijakan publik erat kaitannya dengan unsur politis, kemampuan tersebut hendaknya dimiliki oleh para perumus kebijakan agar dapat mencapai kebijakan yang ideal.
Di sisi lain, kebijakan publik melibatkan proses yang sangat kompleks dan berlapis-lapis. Ada tahapan yang saling tarik menarik antara satu unsur dengan lainnya. Kebijakan publik yang baik harus dapat mencakup semua unsur tersebut meskipun tidak ideal tapi cukup memadai.
Proses yang rumit ini juga seringkali keliru dipersepsikan oleh publik. Untuk menghindari hal ini, para pemangku kebijakan harus dapat mengkomunikasikan sebuah kebijakan kepada publik dengan memadai, selain perumusannya yang juga harus baik.
Publik memang banyak menaruh harapan dan ekspektasi terhadap pemerintah. Namun, pada kenyataannya pemerintah tidak mungkin bisa mengakomodir semua keinginan publik, terutama lewat sebuah kebijakan. Salah satu penyebabnya adalah kacamata pemerintah yang terbatas dalam memahami semua permasalahan publik. Karena hal itu, proses lain yang tak kalah penting dalam perumusan kebijakan publik adalah mendengar atau meminta pendapat ahli akan suatu isu.
Begitu vitalnya peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kehidupan orang banyak tentu membutuhkan partisipasi warga negara pada setiap perumusannya. Hal mendasar yang bisa dilakukan publik untuk dapat terlibat aktif adalah dengan memahami kebijakan publik dan isu terkait.
Lewat berbagai kanal Nalar Institute, publik dapat mengakses informasi mengenai isu terkini yang berkaitan dengan kebijakan publik. Selain itu, publik juga dapat mengajukan pertanyaan dan diskusi seputar kebijakan publik pada kanal media sosial NALAR.
